Makalah Perkawinan Campuran

Makalah Perkawinan Campuran. Larangan Perkawinan tersebut memiliki alasan yang cukup kuat yaitu apabila ditinjau dari segi UU perkawinan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 sudah jelas diterangkan bahwa “tidak ada Perkawinan di luar Hukum Agamanya dan kepercayaannya” sehingga antara KHI dan Hukum Perkawinan di Indonesia memiliki kaitan dalam urusan Perkawinan beda.

MAKALAH PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA Dosen Pengampu Wardatul Fitri SH MH Mata Kuliah Hukum Perdata Disusun oleh FAHRI TRI SETIO (17103080042) PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

PERKAWINAN CAMPURAN (Problematika dan solusinya)

Baca Juga Makalah Pengertian Metodologi Islam B SyaratSyarat dan Pelangsungan Perkawinan Campuran Apabila perkawinan campuran itu dilangsungkan di Indonesia perkawinan campuran dilakukan menurut UU Perkawinan (pasal 59 ayat 2) yang menyatakan “bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

PDF fileDengan demikian perkawinan campuran telah diatur dalam UUP ini yang berbeda dengan maksud perkawinan campuran yang diatur dalam GHR Atas dasar itu maka pasal 57 UUP ini telah membatalkan ketentuan GHR khususnya dari segi perkawinan campuran yang tidak memasukkan atau mengeluarkan unsur perbedaan agama dari perkawinan campuran Kedua RUU.

KONSTELASI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERATURAN …

Kekhusasan pemilihan adat dan agama ini menarik perhatian penulis untuk membuat makalah yang berjudul “Perkawinan campuran dalam Perspektif Hukum Adat Agama dan Nasional (Studi Kasus Perkawinan Adat Islam Jawa dan Adat Hindu Bali)” Tulisan ini juga merupakan salah satu tugas yang disyaratkan dalam mata kuliah Hukum waris Adat di Fakultas Hukum UPN Veteran.